Ada sebuah jenis kabar yang selalu mudah membuat orang berhenti menggulir layar: lowongan kerja.
Apalagi jika kalimatnya berbunyi, “Dibutuhkan segera.”
“Tanpa pengalaman.”
“Gaji Rp7 juta sampai Rp25 juta.”
“Penempatan seluruh Indonesia.”
“Pendaftaran gratis.”
Bagi seseorang yang sedang mencari pekerjaan, kalimat-kalimat itu bukan sekadar tulisan di layar. Ia bisa terasa seperti pintu yang tiba-tiba terbuka.
Masalahnya, tidak semua pintu memang menuju tempat kerja.
Sebagian justru menuju perangkap.
Fenomena lowongan kerja palsu belakangan ini memperlihatkan satu hal yang agak menyedihkan: ketika seseorang sedang membutuhkan pekerjaan, harapan dapat menjadi celah yang mudah dimanfaatkan penipu.
Dan di situlah persoalannya menjadi lebih serius daripada sekadar “orang tertipu di internet”.
Lowongan palsu itu benar-benar ada
Kita tidak sedang membicarakan rumor.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkali-kali mengklarifikasi informasi lowongan kerja palsu yang beredar di media sosial.
Pada Januari 2025, misalnya, beredar informasi rekrutmen yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik (BPS). Pelamar diarahkan untuk mengklik tautan pendaftaran yang beredar di media sosial. BPS kemudian menegaskan bahwa informasi rekrutmen resmi disampaikan melalui kanal resmi BPS.
Beberapa bulan kemudian, modus serupa muncul lagi.
Pada Mei 2025, beredar tautan yang mengatasnamakan PT Reska Multi Usaha atau KAI Services. Tautan tersebut ternyata bukan situs rekrutmen resmi perusahaan dan meminta calon pelamar memasukkan data pribadi. Komdigi mengategorikannya sebagai informasi palsu yang berpotensi mengarah pada penipuan dan penyalahgunaan data.
JNE juga pernah dicatut.
Pada April 2025, Polri membantah informasi rekrutmen JNE yang beredar di Facebook. Tautannya tidak mengarah ke situs resmi JNE, melainkan meminta data e-KTP dan nomor telepon Telegram aktif.
Adaro Indonesia mengalami hal serupa. Pada Juli 2025, sebuah akun TikTok menyebarkan informasi rekrutmen yang ternyata tidak sesuai dengan posisi yang tersedia di kanal karier resmi perusahaan. Pelamar diarahkan ke tautan yang meminta nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan Telegram. Polri menyebutnya sebagai modus phishing atau penipuan.
Pada 2026, ceritanya belum berhenti.
Komdigi mengklarifikasi tautan palsu yang mengatasnamakan Pos Indonesia. Tautan itu mengarahkan pengguna ke formulir yang meminta nama, alamat, dan nomor Telegram. Pos Indonesia menegaskan informasi rekrutmen resmi hanya diumumkan melalui kanal resminya.
Ada pula lowongan palsu yang mengatasnamakan Puskesmas Indonesia, dengan tautan yang meminta data pribadi seperti provinsi asal, usia, jenis kelamin, hingga nomor Telegram.
Bahkan pada Juli 2026, Komdigi kembali menemukan informasi lowongan palsu yang mencatut PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Menariknya, PNM memang sedang membuka lowongan pada saat itu. Tetapi posisi yang beredar di media sosial berbeda dengan posisi resmi, sementara tautan yang disebarkan mengarah ke formulir mencurigakan yang meminta data pribadi.
Di sini kita menemukan sesuatu yang penting.
Penipuan tidak selalu bekerja dengan membuat kebohongan yang sepenuhnya palsu.
Kadang ia bekerja dengan mencampurkan sedikit kebenaran ke dalam kebohongan.
Perusahaan memang ada.
Perusahaan memang sedang merekrut.
Logo perusahaan memang asli.
Nama jabatan memang terdengar masuk akal.
Yang palsu adalah pintunya.
Mengapa orang mudah percaya?
Barangkali karena kita terlalu sering melihat lowongan sebagai informasi biasa.
Padahal bagi jutaan orang, pekerjaan adalah perkara hidup.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Agustus 2025 angkatan kerja Indonesia mencapai sekitar 154 juta orang, sementara jumlah penduduk yang bekerja mencapai 146,54 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,85 persen. Rata-rata upah buruh pada periode yang sama tercatat sekitar Rp3,33 juta per bulan.
Angka-angka itu bukan sekadar statistik.
Di baliknya ada orang yang baru lulus kuliah.
Ada buruh yang kontraknya tidak diperpanjang.
Ada orang yang setiap pagi membuka portal pekerjaan.
Ada ibu yang ingin membantu ekonomi keluarga.
Ada bapak yang sedang mencari pekerjaan setelah perusahaan tempatnya bekerja melakukan pengurangan tenaga kerja.
Ada anak muda yang melihat sebuah poster di TikTok lalu berpikir:
Barangkali ini kesempatan saya.
Penipu memahami psikologi sederhana itu.
Mereka tidak hanya menjual pekerjaan.
Mereka menjual harapan.
Dan harapan adalah sesuatu yang sulit diperiksa ketika seseorang sedang sangat membutuhkannya.
Dari “Dibutuhkan” menjadi “Diminta Data”
Modusnya sering kali sederhana.
Sebuah poster dibuat.
Logo perusahaan dipasang.
Nama jabatan ditulis.
Gaji dibuat menarik.
Kemudian sebuah kalimat ditambahkan:
“Klik link di bio untuk pendaftaran.”
Di titik itulah calon pelamar dipindahkan dari ruang informasi ke ruang yang dikendalikan penipu.
Mula-mula diminta nama.
Kemudian nomor telepon.
Alamat.
Tanggal lahir.
Nomor identitas.
Akun Telegram atau WhatsApp.
Kadang data lain.
Dalam sejumlah kasus yang telah diklarifikasi pemerintah, permintaan data pribadi semacam ini menjadi salah satu tanda bahaya.
Karena itu, persoalan lowongan palsu sebenarnya tidak berhenti pada kemungkinan seseorang kehilangan uang.
Ada risiko lain yang sering lebih sunyi:
data pribadi seseorang telah berpindah tangan.
Dan kita tahu, di internet, data bukan barang yang mudah ditarik kembali.
Penipu tidak selalu meminta uang di awal
Ini bagian yang sering membuat orang lengah.
Banyak orang mengira penipuan baru terjadi kalau seseorang diminta mentransfer uang.
Padahal pola serangan digital bisa dimulai jauh sebelumnya.
Penipu mungkin pertama-tama hanya mengumpulkan identitas dan nomor kontak. Setelah itu, data tersebut dapat digunakan untuk membangun kepercayaan, menghubungi korban melalui aplikasi pesan, atau mengarahkannya ke tahap penipuan berikutnya.
Karena itu, kalimat “pendaftaran gratis” tidak otomatis berarti aman.
Gratis bukan berarti resmi.
Logo perusahaan bukan berarti resmi.
Jumlah pengikut akun bukan berarti resmi.
Video dengan ribuan tayangan juga bukan bukti bahwa sebuah lowongan benar.
Internet memang membuat kebohongan bisa tampil sangat meyakinkan.
Yang menarik: perusahaan terkenal justru sering dicatut
Mengapa penipu menggunakan nama perusahaan terkenal?
Karena reputasi perusahaan bekerja sebagai alat untuk membangun kepercayaan.
Orang mungkin tidak mengenal sebuah situs asing. Tetapi mereka mengenal Pertamina, JNE, KAI Services, Pos Indonesia, OJK, BPS, atau perusahaan besar lainnya.
Nama besar itu kemudian dipinjam.
Logo dipinjam.
Foto kantor dipinjam.
Seragam karyawan dipinjam.
Kadang bahasa komunikasi perusahaan juga ditiru.
Sehingga calon korban tidak merasa sedang berhadapan dengan orang asing.
Ia merasa sedang berhadapan dengan perusahaan yang sudah dikenalnya.
Itulah mengapa verifikasi menjadi penting.
Bukan hanya bertanya, “Apakah perusahaan ini benar-benar ada?”
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
“Apakah lowongan yang saya lihat benar-benar berasal dari perusahaan itu?”
Dua pertanyaan tersebut berbeda.
Ada cara sederhana untuk membedakannya
Tidak ada metode yang menjamin seseorang tidak akan pernah tertipu. Tetapi ada beberapa kebiasaan yang dapat memperkecil risikonya.
Pertama, jangan berhenti pada poster.
Cari perusahaan tersebut secara mandiri. Jangan hanya mengklik tautan yang diberikan dalam unggahan.
Kedua, periksa kanal karier resmi perusahaan.
Jika sebuah perusahaan benar-benar membuka lowongan, cari apakah posisi tersebut tercantum pada situs atau akun resmi perusahaan.
Ketiga, perhatikan alamat situs.
Tautan yang menyerupai nama perusahaan tetapi menggunakan domain yang aneh patut dicurigai.
Keempat, jangan buru-buru menyerahkan data sensitif.
Nama dan alamat email untuk melamar kerja adalah satu perkara. Memasukkan data identitas ke formulir yang tidak jelas asal-usulnya adalah perkara lain.
Kelima, waspadai proses rekrutmen yang terasa terlalu mudah.
Pekerjaan dengan gaji besar, tanpa pengalaman, tanpa proses seleksi yang jelas, lalu meminta pelamar segera menghubungi nomor tertentu atau masuk ke grup tertentu—semuanya layak diperiksa lebih lanjut.
Dan yang paling penting:
verifikasi melalui kanal resmi perusahaan, bukan melalui nomor yang diberikan oleh akun penyebar lowongan.
OJK pun menyediakan kanal resmi untuk memastikan informasi terkait rekrutmen OJK, terutama setelah berulang kali muncul informasi palsu yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
Kalau sudah terlanjur tertipu?
Jangan diam.
Jika sudah terjadi transaksi keuangan, OJK melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menganjurkan korban segera melapor melalui IASC dan sekaligus membuat laporan kepada kepolisian. Bukti transfer, rekening yang digunakan, dan percakapan dengan pelaku perlu disimpan.
Ini penting karena penipuan digital sering membuat korban malu.
Ada perasaan, “Kok saya bisa tertipu?”
Pertanyaan itu tidak membantu.
Yang lebih penting adalah:
Apa yang masih bisa diselamatkan?
OJK melaporkan bahwa sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, pusat tersebut telah menerima 579.459 laporan, dengan 998.558 rekening dilaporkan dan 515.553 rekening telah diblokir. Angka ini menggambarkan besarnya persoalan penipuan transaksi keuangan di ruang digital.
Kita mungkin tidak tahu berapa banyak dari keseluruhan kasus itu yang bermula dari lowongan kerja palsu. Dan justru di situlah kita harus berhati-hati: jangan membuat angka yang tidak tersedia.
Sebab melawan hoaks juga berarti melawan godaan untuk membesar-besarkan fakta.
Pada akhirnya, masalahnya bukan hanya literasi digital
Kita sering mengatakan:
“Korban harus lebih teliti.”
Benar.
Tetapi kalimat itu tidak cukup.
Sebab masyarakat tidak hidup dalam ruang kosong.
Mereka mencari pekerjaan di tengah persaingan yang nyata. Mereka membuka Facebook, TikTok, WhatsApp, dan berbagai platform lain karena di sanalah informasi beredar.
Di sisi lain, para penipu memanfaatkan algoritma, kecepatan berbagi, reputasi perusahaan, dan kebutuhan ekonomi manusia.
Maka melawan lowongan palsu bukan hanya tugas calon pelamar.
Perusahaan perlu lebih aktif mengumumkan kanal rekrutmen resmi dan memberikan klarifikasi ketika nama mereka dicatut.
Platform digital perlu terus memperkuat mekanisme pelaporan dan penindakan.
Pemerintah perlu memperluas edukasi literasi digital yang praktis, bukan sekadar slogan.
Dan masyarakat perlu membangun satu kebiasaan sederhana:
jangan langsung percaya pada sesuatu hanya karena kita ingin sesuatu itu benar.
Sebab di internet, keinginan kita sendiri bisa menjadi titik lemah.
Kita ingin pekerjaan.
Kita ingin gaji yang lebih baik.
Kita ingin kesempatan.
Kita ingin segera mendapat kabar baik.
Lalu sebuah notifikasi muncul:
“Selamat! Anda lolos tahap awal.”
Barangkali itu benar.
Tetapi barangkali juga bukan.
Maka sebelum mengklik tautan, sebelum mengirim data, sebelum memasuki sebuah grup, sebelum menyerahkan identitas, ada baiknya berhenti sebentar.
Tarik napas.
Periksa sumbernya.
Cari kanal resminya.
Bandingkan informasinya.
Sebab dalam dunia digital hari ini, kehati-hatian bukan berarti kehilangan kesempatan.
Kadang justru kehati-hatianlah yang membuat kita tidak kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga:
identitas, uang, dan rasa percaya.
